📋 Tugas, Wewenang dan Kewajiban UU No. 7 Tahun 2017

Beranda › Profil › Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pengantar

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketiga aspek ini menjadi landasan hukum bagi Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Pemahaman yang komprehensif tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu penting untuk memastikan pelaksanaan pengawasan pemilu yang efektif, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

📚 Dasar Hukum

Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 89-95 yang mengatur secara detail tentang fungsi pengawasan pemilu.

Tiga Pilar Fungsi Bawaslu

📝

Tugas

Tugas merupakan pekerjaan atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu sebagai bagian dari fungsi pengawasan pemilu. Tugas-tugas ini bersifat operasional dan teknis.

Fokus: Pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu

⚡

Wewenang

Wewenang adalah hak dan kekuasaan yang diberikan kepada Bawaslu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Wewenang ini memberikan legitimasi hukum bagi tindakan Bawaslu.

Fokus: Kekuatan hukum dalam pengawasan

📋

Kewajiban

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Bawaslu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu.

Fokus: Akuntabilitas dan transparansi

Tugas Bawaslu

📝 Tugas Utama Bawaslu Sesuai UU No. 7 Tahun 2017

  • Mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia
  • Mencegah praktik politik uang (money politics) dan pelanggaran pemilu lainnya
  • Menerima laporan dan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Pemilu
  • Menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu
  • Menyelesaikan sengketa proses Pemilu
  • Mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam Pemilu
  • Mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
  • Mengawasi distribusi dan penggunaan logistik Pemilu
  • Melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU
  • Membentuk dan mengawasi kinerja Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Pengawas TPS
  • Menyusun laporan hasil pengawasan Pemilu
  • Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengawas pemilu
  • Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih
  • Mengawasi pelaksanaan Pemilu di luar negeri (untuk WNI di luar negeri)
  • Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan Pemilu

Wewenang Bawaslu

⚡ Wewenang Bawaslu dalam Pelaksanaan Tugas

  • Menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari masyarakat dan peserta Pemilu
  • Memanggil dan memeriksa saksi, pelapor, dan terlapor
  • Meminta dokumen dan bukti-bukti yang diperlukan untuk pemeriksaan
  • Melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP)
  • Mengambil tindakan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu
  • Menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemilu
  • Menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui mediasi dan ajudikasi
  • Merekomendasikan kepada instansi berwenang untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran
  • Membatalkan hasil penghitungan suara di TPS yang terbukti terjadi pelanggaran
  • Mengumumkan hasil pengawasan dan putusan sengketa kepada publik
  • Membentuk panitia pengawas ad-hoc untuk pengawasan di lapangan
  • Menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan
  • Bekerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu
  • Menetapkan kode etik penyelenggara Pemilu
  • Mengawasi pelaksanaan kode etik penyelenggara Pemilu

Kewajiban Bawaslu

📋 Kewajiban yang Harus Dipenuhi Bawaslu

  • Bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan pengawasan
  • Bertindak profesional dan berintegritas tinggi
  • Menjaga kerahasiaan laporan dan identitas pelapor
  • Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan peserta Pemilu
  • Melaporkan hasil pengawasan kepada publik secara transparan
  • Menyelesaikan laporan dan pengaduan sesuai dengan waktu yang ditentukan
  • Melindungi hak-hak peserta Pemilu dan pemilih
  • Berkoordinasi dengan KPU dan instansi terkait
  • Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
  • Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengawas Pemilu
  • Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pengawasan Pemilu
  • Menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi
  • Menjaga independensi dan otonomi kelembagaan
  • Melindungi data dan informasi pemilih
  • Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perbandingan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Aspek Pengertian Contoh Sifat
Tugas Pekerjaan yang harus dilaksanakan Mengawasi tahapan Pemilu Operasional
Wewenang Hak dan kekuasaan yang dimiliki Memanggil dan memeriksa saksi Legal/Formal
Kewajiban Sesuatu yang harus dipenuhi Bersikap adil dan tidak memihak Ethical/Moral

Dasar Hukum

📖 Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur

  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
  • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
  • Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilu
  • Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
  • Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
  • Peraturan KPU dan Bawaslu tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pemilu

Informasi Penting

️ Waktu Penyelesaian

Laporan pelanggaran Pemilu harus diselesaikan dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak laporan diterima.

🔒 Kerahasiaan

Identitas pelapor wajib dirahasiakan dan dilindungi oleh Bawaslu sesuai ketentuan undang-undang.

⚖️ Sanksi

Pelanggaran Pemilu dapat dikenai sanksi administratif, pidana, atau kode etik sesuai jenis pelanggaran.

📢 Transparansi

Seluruh proses pengawasan dan putusan harus diumumkan kepada publik kecuali yang menyangkut kerahasiaan pelapor.

Aksi Cepat

📝 Laporkan Pelanggaran 📚 Download UU Pemilu 📋 Panduan Pengawasan